Catatan dari FGD Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah

The Sawerigading Institute (TSI) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Meeting Room Lamuru dan Katamba, Hotel MaxOne Makassar ini mengangkat tema: “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?”

FGD ini dihadiri oleh para akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), birokrat, praktisi industri, jurnalis, serta perwakilan masyarakat sipil yang selama ini terlibat langsung dalam isu pembangunan daerah dan investasi.

Tujuan Kegiatan

FGD ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi arah dan dampak kebijakan investasi kawasan industri terhadap masyarakat lokal.
2. Mengkaji sejauh mana investasi tersebut berkontribusi pada kedaulatan ekonomi daerah, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
3. Menemukan strategi agar pemerintah daerah memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap proyek investasi besar.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan agar investasi industri lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Narasumber & Fasilitator

Narasumber yang hadir di kegiatan FGD ini antara lain:

• Ibu Vela Sari, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya BKPM/Kementerian Investasi RI (hadir secara online via zoom)
• Bapak Nurfan Fatriah, Plt Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi Dinas PM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
• Ibu Lily Dewi Candinegara, Direktur Bantaeng Huadi Industrial Park (HBIP)
• Prof. Dr. Ir. Andi Tamsil, M.Si, anggota Komisi AMDAL Sulsel sekaligus akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI).
• Dr. Abdul Rahman Nur, SH., MH, akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, anggota Dewan Kehutanan Nasional.

Kegiatan FGD difasilitasori oleh Bapak Kamaruddin Azis, pegiat sosial kemasyarakatan dari Tamarunang, Kabupaten Gowa.

Isu-Isu Strategis yang Dibahas

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para narasumber dan peserta menyoroti sejumlah isu penting:

Minimnya manfaat langsung bagi masyarakat lokal

Banyak investasi industri di daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi warga di sekitar kawasan industri.

Ketimpangan posisi tawar pemerintah daerah

Pemerintah daerah sering kali hanya berperan sebagai fasilitator bagi investor, bukan sebagai penentu arah kebijakan ekonomi daerah.

Potensi konflik lahan dan sosial

Sejumlah proyek kawasan industri rawan menimbulkan konflik akibat persoalan kepemilikan lahan, kompensasi, dan kurangnya penerimaan sosial (social acceptance).

Aspek lingkungan dan keberlanjutan

Proyek industri yang tidak didukung analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif berisiko merusak ekosistem dan mengancam sumber penghidupan masyarakat.

Pandangan dan Gagasan Kunci

Direktur TSI, Asri Tadda, dalam sambutannya menegaskan bahwa investasi semestinya tidak hanya dilihat dari besarnya angka modal yang masuk, melainkan dari seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.

“Kedaulatan ekonomi daerah bukan sekadar memiliki industri, tetapi memastikan industri itu tumbuh bersama rakyatnya. Pemerintah daerah harus hadir sebagai pengendali arah, bukan penonton,” ujar Asri.

Beberapa pembicara menambahkan pentingnya:

• Integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam setiap proses perencanaan kawasan industri.
• Pelibatan UMKM dan tenaga kerja lokal agar rantai nilai industri memberikan dampak luas bagi ekonomi daerah.
• Kebijakan afirmatif daerah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan hak-hak masyarakat.

Rekomendasi FGD

Hasil diskusi merumuskan sejumlah rekomendasi penting:

Penerapan prinsip “Social License to Operate” (SLO) : Setiap proyek industri perlu mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat sekitar melalui konsultasi publik yang transparan.

Penguatan peran pemerintah daerah: Daerah perlu memiliki peta jalan kebijakan investasi agar tidak mudah didikte oleh kepentingan eksternal.

Pengembangan rantai pasok lokal (local supply chain): Melibatkan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari ekosistem industri.

Penegakan aspek keberlanjutan lingkungan: AMDAL dan mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Transparansi dan akuntabilitas investasi: Publik berhak mengetahui siapa yang diuntungkan dan sejauh mana kontribusi ekonomi yang diberikan kepada daerah.

Penutup

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan riset dan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh The Sawerigading Institute dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi daerah di Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.

The Sawerigading Institute berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini dengan penyusunan policy brief dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.

“Investasi yang berdaulat adalah investasi yang tumbuh bersama masyarakat, menjaga lingkungan, dan memperkuat ekonomi daerah,” — The Sawerigading Institute.