Gelar Diskusi Kawasan Industri di Luwu Timur, The Sawerigading Institute Sesalkan Absennya DPRD

MAKASSAR – The Sawerigading Institue (TSI) menyesalkan ketakhadiran perwakilan DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam dua kali sesi diskusi yang menyoal kawasan industri di daerah tersebut.

Direktur TSI, Asri Tadda, mengatakan, pihaknya sungguh kecewa atas tidak hadirnya satupun perwakilan DPRD Luwu Timur dalam forum yang digelarnya, baik di FGD pertama pada 17 Oktober lalu, maupun pada Roundtable Discussion tentang Prospek Kawasan Industri di Luwu Timur, di redaksi Harian Fajar, Jumat (31/10/2025).

“Kami sudah mengundang secara resmi dan diterima langsung oleh Sekwan DPRD Luwu Timur. Tapi hingga diskusi digelar, tak ada konfirmasi mengapa mereka tak ada yang mau datang, padahal topik yang dibahas sangat penting dan relevan dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Asri Tadda.

“Sebagai wakil rakyat, peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya program pemerintah menjadi sebuah keniscayaan. Termasuk dalam polemik mengenai kawasan industri di Luwu Timur ini. Diskusi ini sebenarnya tidak perlu ada jika kawan-kawan DPRD Lutim bekerja dengan baik,” tambah Asri yang juga adalah Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT) di Makassar.

Hadir sejumlah narasumber, antara lain Dr Azri Rasul (Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku), Syaiful Haris (Fungsional Penata Perizinan Dinas PMPTSP Sulsel), Dr Fachrie Rezka Ayyub (Fungsional Pengendali Dampak LH Dinas LHK Sulsel), Prof Anwar Daud (Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Unhas) dan Abdul Wahid Sangka (Kadis PMPTSP Kabupaten Luwu Timur).

Untuk diketahui, diskusi yang digagas The Sawerigading Institute kali ini merupakan tindak lanjut dari FGD sebelumnya pada 17 Oktober 2025 di Hotel MaxOne Makassar. Saat itu, topik yang dibahas adalah Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah; Siapa yang Diuntungkan?, dihadiri oleh puluhan undangan dari berbagai unsur.

The Sawerigading Institute berkomitmen mengawal investasi di Luwu Raya agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal. (*)