[INVESTIGASI] Menimbang Ulang Rantai Hukum Lahan PSN Kawasan Industri IHIP di Luwu Timur

RENCANA pembangunan kawasan industri oleh PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari agenda besar percepatan investasi dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di atas kertas, proyek ini menjanjikan banyak hal, mulai dari penguatan basis industri hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan.

Namun di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait status hukum dan sejarah penguasaan lahan yang kini menjadi lokasi pengembangan kawasan industri tersebut.

Kajian terbaru yang disusun oleh The Sawerigading Institute (TSI) mencoba menelusuri lebih jauh persoalan ini.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang saat ini berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan telah disewakan kepada IHIP memiliki rantai sejarah administrasi yang cukup kompleks.

Dari Lahan Kompensasi PLTA ke Aset Daerah

Akar persoalan bermula dari pembangunan PLTA Karebbe pada pertengahan 2000-an. Saat itu, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sorowako diwajibkan menyediakan lahan kompensasi sebagai pengganti kawasan hutan yang digunakan dalam proyek energi tersebut.

Namun dalam perkembangan berikutnya, lahan kompensasi tersebut tidak kembali menjadi kawasan hutan pengganti. Sebaliknya, pada tahun 2007 lahan itu justru disertifikatkan sebagai Hak Pakai atas nama perusahaan.

Perubahan status ini memunculkan pertanyaan hukum yang penting: bagaimana lahan yang berasal dari kewajiban kompensasi kehutanan dapat berubah menjadi objek hak atas tanah yang bersifat administratif dalam sistem agraria?

Persoalan kemudian berlanjut ketika pada tahun 2022 lahan tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dicatat sebagai aset daerah.

Dalam perspektif hukum pertanahan, langkah ini menimbulkan diskursus tersendiri. Hak Pakai pada dasarnya merupakan hak penggunaan atas tanah negara, bukan hak kepemilikan penuh yang lazim menjadi objek hibah.

Jika tidak melalui proses pelepasan hak terlebih dahulu kepada negara, maka secara teoritis dapat muncul potensi cacat turunan dalam rantai administrasi hak.

Munculnya Dimensi Sosial

Kompleksitas persoalan semakin terlihat karena di dalam kawasan tersebut terdapat sekitar 100 kepala keluarga petani yang telah menggarap lahan sejak akhir 1990-an. Luas lahan yang mereka kelola diperkirakan mencapai sekitar 200 hektare.

Dalam praktik agraria di Indonesia, penguasaan tanah secara terus-menerus oleh masyarakat sering kali melahirkan klaim sosial yang kuat, meskipun belum memiliki dasar sertifikat formal.

Situasi ini menjadikan isu pengembangan kawasan industri tidak hanya menyangkut aspek hukum administrasi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan tata kelola konflik agraria.

Persoalan Spasial dan Identitas Objek Tanah

Kajian kami juga menyoroti adanya perbedaan peta dan koordinat lahan antara dokumen awal tahun 2006 dengan sertifikat tanah yang diterbitkan kemudian.

Bahkan terdapat indikasi kemungkinan pergeseran koordinat sekitar dua hektare antara peta lama dan peta terbaru.

Dalam sistem pertanahan, identitas objek tanah—termasuk batas dan koordinat—merupakan unsur yang sangat fundamental. Perubahan pada unsur ini dapat memunculkan pertanyaan baru mengenai validitas objek hukum yang menjadi dasar penerbitan hak atas tanah.

Penyewaan kepada Investor dan Risiko Ketidakpastian Hukum

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan tersebut dengan IHIP selama 50 tahun, dengan nilai sewa sekitar Rp4,4 miliar untuk lima tahun pertama.

Langkah ini tentu menjadi bagian dari upaya mendorong investasi industri. Namun di sisi lain, muncul sejumlah pertanyaan terkait tata kelola aset daerah, antara lain:

• Apakah penyewaan tersebut telah melalui prosedur persetujuan lembaga legislatif daerah,
• Apakah status lahan benar-benar clear and clean, baik secara hukum maupun sosial, dan
• Bagaimana implikasinya jika di kemudian hari rantai administrasi hak atas tanah tersebut diuji secara hukum.

Bagi investor, kepastian hukum merupakan faktor penting dalam keberlanjutan investasi jangka panjang. Sengketa agraria yang muncul di kemudian hari dapat menjadi sumber risiko yang tidak kecil.

Pentingnya Audit Hukum dan Geospasial

Rangkaian peristiwa sejak MoU tahun 2006, sertifikat Hak Pakai 2007, hibah daerah 2022, penerbitan HPL 2024, hingga perjanjian pemanfaatan dengan investor pada 2025 menunjukkan bahwa seluruh proses ini berada dalam satu garis administrasi yang saling berkaitan.

Karena itu, The Sawerigading Institute menilai bahwa sebelum proyek industri berkembang lebih jauh, penting untuk mempertimbangkan audit hukum dan audit geospasial yang independen guna memastikan bahwa seluruh rantai hak atas tanah tersebut benar-benar sah, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terdampak.

Pada akhirnya, pembangunan industri memang penting bagi masa depan ekonomi kawasan. Namun keberlanjutan pembangunan hanya dapat terjamin apabila fondasinya berdiri di atas kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

BACA laporan investigasi selengkapnya di sini.